ANGGOTA KOMISI IV MANGKIR DIPERIKSA KPK

Anggota Komisi IV DPR RI, Cepy Triprakoso Wartono mangkir dari panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu tidak mendatangi gedung KPK hingga Jumat malam untuk diperiksa tentang dugaan korupsi alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Juru bicara KPK, Johan Budi membenarkan Cepy tidak memenuhi panggilan KPK. “KPK belum menerima keterangan tentang ketidakhadiran yang bersangkutan,” kata Johan ketika diminta konfirmasi oleh wartawan. 

PDIP Percayakan Penerima Cek ke KPK

PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) melaporkan adanya transaksi pencarian 400 lembar travel check untuk 41 anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004. Menanggapi hal ini, PDIP mempercayakan sepenuhnya pada KPK.

“Kami percaya pada kinerja KPK dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik,” ujar Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait, saat berbincang dengan INILAH.COM, di Jakarta, Rabu (10/9).

Menurut putera politisi senior PDIP Sabam Sirait ini, pihaknya yakin KPK dapat menegakkan hukum seusai dengan harapan masyarakat. Apalagi, tambahnya, KPK sudah menunjukkan kinerja yang baik.

Namun, nada bicara Koordinator Daerah PDIP Sumatera Utara ini langsung berubah, saat INILAH.COM menegaskan bahwa laporan PPATK tersebut, terkait laporan Agus Condro. “Maaf ya Mas, saya lagi kampanye di Riau,” ucap anggota Komisi XI ini seraya mengakhiri perbincangan.

ICW: Periksa Miranda Soal Cek Travel!

Politisi Senayan diguncang penemuan lebih dari 400 lembar cek travel yang masing-masing bernominal Rp 50 juta. Cek itu diduga terkait pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior BI pada Juni 2004. Miranda pun harus segera diperiksa KPK.

“KPK harus segera meminta keterangan dari Miranda,” cetus Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Yunto kepada INILAH.COM, Kamis (11/9).

Temuan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tersebut, menurut Emerson, harus terus ditindaklanjuti oleh KPK.

Sasaran Tembak: Purnomo!

Akhir debat LNG Tangguh belum bisa dipastikan. Sasaran tembak kemungkinan beralih ke Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro. PDIP memastikan Purnomo akan jadi lawan diskusi, bukan lagi Wapres Jusuf Kalla. Inikah sinyal positif merajut koalisi?

Kepastian koalisi memang belum jelas benar. Ketua Fraksi PDIP, Tjahjo Kumolo, mengatakan Purnomo akan hadir mewakili pemerintah dalam debat Tangguh. Bahkan setumpuk siasat untuk menyerang pemerintah pun sudah disiapkan.

Tjahjo mengungkapkan pihaknya akan mengangkat isu LNG Senoro. LNG Senoro merupakan kontrak pemerintahan Presiden SBY dengan pemerintah Jepang pada 2007 untuk eksploitasi gas di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. 

KPK Kejar Bukti Pidana untuk 400 Cek Temuan PPATK

Data PPATK menunjukan 400 cek perjalanan dicairkan terkait kasus yang disampaikan Agus Condro. KPK pun menjamin segera melakukan tindakan, mengejar pembuktian untuk proses hukum.

“Kita masih telusuri apakah fakta itu terindikasi pidana,” kata Ketua KPK Antasari Azhar dalam pesan singkatnya, melalui telepon, Rabu (10/9/2008).

Mantan Kapuspenkum Kejaksaan Agung ini melanjutkan, untuk kasus ini KPK akan bertindak profesional. “Jangan sampai nanti publik teropini dan akan menyulitkan kerja KPK,” jelasnya.

Antasari belum mau mengungkapkan, apakah ada dari orang-orang yang melakukan pencairan itu, telah mengembalikan uang gratifikasinya ke KPK. “Cek apa yang dikembalikan dan siapa yang mengembalikan?” ujar Antasari.

Bulyan Royan Kembali Diperiksa KPK

Tersangka kasus dugaan penyuapan pengadaan kapal patroli Dirjen Perhubungan laut Departemen Perhubungan, Bulyan Royan, kembali diperiksa KPK. Anggota Komisi V DPR RI itu tampak ceria menghadapi pemeriksaan.

Bulyan tampak tersenyum, namun tidak mengatakan sepatah kata pun saat disapa wartawan di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2008). 

KPK=Komisi Perusak Keluarga

BK Tegur Ardi Muhammad Tergantung KPK

Badan Kehormatan (BK) DPR mengaku tidak bisa menegur langsung Ardi Muhammad yang menyebut KPK sebagai Komisi Perusak Keluarga. BK harus menunggu KPK mengadukan anggota Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD) DPR itu.

“Tergantung KPK melapor atau tidak. Kalau yang bersangkutan diam saja ya kita tidak bisa menegur,” kata Wakil Ketua BK Gayus Lumbuun kepada detikcom.

Berbeda dengan BK, fraksi tempat Ardi bernaung bisa langsung menegur anggotanya yang dianggap melakukan pelanggaran etika. “Kalau fraksinya beda, langsung bisa negur,” lanjut Gayus.

Meski begitu, Gayus menilai, pernyataan Ardi dalam forum resmi itu patut dipertanyakan. “Perlu diklarifikasi arti dari pernyataan itu apa,” katanya.

KPK Ambil Sampel Suara Bulyan Royan

Jika dokter biasa mengambil sampel darah atau urine, maka KPK malah mengambil sampel suara. Hal ini dilakukan KPK terhadap Bulyan Royan yang menjadi tersangka kasus dugaan penyuapan pengadaan kapal patroli Departemen Perhubungan.

Sampel tersebut, kemungkinan besar dijadikan alat pembanding bukti rekaman pembicaraan dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut.

RAKER KPK DENGAN DPR BAHAS HASIL AUDIT BPK

Raker Komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung DPR Jakarta, Rabu, membahas sejumlah persoalan aktual, terutama mengenai tindak lanjut hasil audit BPK tahun 2007.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan itu dihadiri Ketua KPK Antasari Azhar beserta jajarannya.

Agenda utama raker itu untuk membicarakan tindak lanjut hasil pemeriksaan penggunaan uang negara oleh BPK, terutama pada semester II tahun 2007.