KALENDER KORUPSI DARI SABANG SAMPAI MERAUKE

ICW LAPORKAN DUGAAN KORUPSI BANTUAN TSUNAMI NIAS
Jakarta, 14/11B (ANTARA) – Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Aliansi Nias Menggugat (Anima), Jumat, melaporkan dugaan korupsi bantuan tsunami di Kabupaten Nias, Sumatera Utara pada 2006 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koordinator Investigasi ICW, Agus Sunaryanto menduga telah terjadi penyalahgunaan dana bantuan tsunami sebesar Rp3,5 miliar dari total dana bantuan sebesar Rp9,4 miliar.

Kejagung Akan PK Kasus Tommy

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi PT Timor Putra Nasional terhadap Bank Mandiri dalam kasus uang Rp 1,2 triliun yang disita pemerintah. Kejagung belum menerima salinan putusan dari MA. Namun Kejagung berencana mengajukan PK.

“Sejauh ini Jaksa Pengacara Negara (JPN) belum menerima kasasi MA yang menganulir keputusan DKI Pengadilan Tinggi Jakarta dan mengembalikannya kepada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus Bank Mandiri melawan Menkeu,” Kata Jamdatun Edwin Pamimpin Situmorang di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin, (15/9).

KEJAGUNG BENTUK 1.000 “KANTIN KEJUJURAN” DI SEKOLAH

Aparat Kejaksaan Agung sedang dan akan membentuk sebanyak 1.000 “kantin kejujuran” di sekolah SLTP dan SMU se Indonesia hingga akhir 2008.

Jaksa Agung, Hendarman Supanji di Pangkalpinang, Jumat, mengatakan, di kantin kejujuran siswa akan dibiasakan untuk bersikap jujur sehingga kebiasaan baik itu membentuk mereka jadi pemimpin yang jujur kelak.

Di kantin kejujuran tersebut, tersedia berbagai keperluan makanan, minuman dan kue-kue. 

Cacat Baru Kejaksaan

Jaksa Agung Hendarman Supandji saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan, Senin (8/9). Dalam kesempatan itu Jaksa Agung mengumumkan pemecatan dua jaksa Kejaksaan Agung yang terlibat kasus pemerasan terhadap mantan Dirut Jamsostek Ahmad Djunaidi, yaitu jaksa Burdju Ronni Allan Felix dan Cecep Sunarto. Keduanya resmi dipecat sebagai jaksa tanggal 25 Agustus 2008.

PENYEBUTAN NAMA MANTAN JAMPIDSUS REFERENSI BAGI KEJAGUNG

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan penyebutan nama sejumlah pejabat di lingkungan Kejagung oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor yang menangani perkara Jaksa Urip Tri Gunawan, akan dijadikan referensi oleh Jaksa Agung Pengawasan (Jamwas).

“Pertimbangan-pertimbangan dari keputusan majelis hakim itu, menjadi referensi oleh Jamwas di dalam menindaklanjuti kasus Jaksa Urip,” kata Wakil Jaksa Agung, Muchtar Arifin, di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor yang menangani kasus Jaksa Urip mengatakan mantan Jampidsus, Kemas Yahya Rahman dan mantan Direktur Penyidikan pada Jampidsus, M Salim, terbukti menutupi fakta kasus BLBI II yang melibatkan Syamsul Nursalim. 

KEJAGUNG BELUM BERSIKAP TERHADAP 11 JAKSA TIM BLBI

Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga Kamis belum bersikap terhadap 11 jaksa tim penyelidikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dipimpin Jaksa Urip Tri Gunawan, hal itu berbeda dengan pernyataan Jaksa Agung pada Senin (8/9).

Jaksa Agung, Hendarman Supandji, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI, menyatakan, soal ke-11 jaksa itu akan diumumkan paling lambat pada Kamis (11/9).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, BD Nainggolan, di Jakarta, Kamis, mengatakan, Bidang Pengawasan Kejagung masih mempelajari keputusan Pengadilan Tipikor terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan.

“Bidang pengawasan juga mempelajari putusan terhadap Artalita Suryani alias Ayin,” katanya.