KPK Loyo Hadapi 400 Cek

Publik harus bersabar menunggu siapa saja penerima 400 lembar cek perjalanan yang menghebohkan itu. Pasalnya, domainnya masih pada UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Padahal, dari cerita yang beredar, jelas-jelas itu tindak korupsi penyuapan. KPK loyo?

Pengungkapan nama-nama politisi penerima cek perjalanan terkait kasus pemilihan Deputi Gubernur BI masih terhambat UU No.25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masih mempelajari dugaan pidana korupsi dalam kasus suap kepada sejumlah politisi usai pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (BI).

Menurut Wakil Ketua KPK, Mochammad Yasin, pengungkapan nama-nama politisi yang diduga menerima suap tak dapat dilakukan karena masih menjadi domain UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Kasus ini masih berada di wilayah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

KRIMINOLOG: KPK HARUS SELIDIKI TEMUAN PPATK

Kriminolog Universitas Indonesia, Prof Adrianus Meliala PhD, menilai, keberanian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang melaporkan adanya 400 cek perjalanan ke anggota DPR RI, benar-benar menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh lagi bersikap enggan untuk menyelidiki dugaan suap seusai pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (BI).

“Iya, temuan PPATK ini memang praktis menutup semua jalan bagi KPK kalau hendak bermain-main atau bahkan `ogah` menyidik kasus skandal BI ini,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, PPATK telah melaporkan kepada KPK mengenai temuan sekitar 400 lembar cek perjalanan yang diberikan kepada Komisi IX DPR RI periode 1999-2004.

Pihak PPATK juga mengungkapkan, tercatat 41 politisi menerima cek itu. Setiap cek bernilai Rp50 juta, yang diduga terkait terpilihnya Miranda Gultom sebagai Deputi Senior Gubernur BI. “Nama yang cairkan dan data tanya ke KPK,” kata Ketua PPATK, Yunus Husein. 

PDIP Percayakan Penerima Cek ke KPK

PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) melaporkan adanya transaksi pencarian 400 lembar travel check untuk 41 anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004. Menanggapi hal ini, PDIP mempercayakan sepenuhnya pada KPK.

“Kami percaya pada kinerja KPK dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik,” ujar Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait, saat berbincang dengan INILAH.COM, di Jakarta, Rabu (10/9).

Menurut putera politisi senior PDIP Sabam Sirait ini, pihaknya yakin KPK dapat menegakkan hukum seusai dengan harapan masyarakat. Apalagi, tambahnya, KPK sudah menunjukkan kinerja yang baik.

Namun, nada bicara Koordinator Daerah PDIP Sumatera Utara ini langsung berubah, saat INILAH.COM menegaskan bahwa laporan PPATK tersebut, terkait laporan Agus Condro. “Maaf ya Mas, saya lagi kampanye di Riau,” ucap anggota Komisi XI ini seraya mengakhiri perbincangan.

ICW: Periksa Miranda Soal Cek Travel!

Politisi Senayan diguncang penemuan lebih dari 400 lembar cek travel yang masing-masing bernominal Rp 50 juta. Cek itu diduga terkait pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior BI pada Juni 2004. Miranda pun harus segera diperiksa KPK.

“KPK harus segera meminta keterangan dari Miranda,” cetus Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Yunto kepada INILAH.COM, Kamis (11/9).

Temuan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tersebut, menurut Emerson, harus terus ditindaklanjuti oleh KPK.

KPK Kejar Bukti Pidana untuk 400 Cek Temuan PPATK

Data PPATK menunjukan 400 cek perjalanan dicairkan terkait kasus yang disampaikan Agus Condro. KPK pun menjamin segera melakukan tindakan, mengejar pembuktian untuk proses hukum.

“Kita masih telusuri apakah fakta itu terindikasi pidana,” kata Ketua KPK Antasari Azhar dalam pesan singkatnya, melalui telepon, Rabu (10/9/2008).

Mantan Kapuspenkum Kejaksaan Agung ini melanjutkan, untuk kasus ini KPK akan bertindak profesional. “Jangan sampai nanti publik teropini dan akan menyulitkan kerja KPK,” jelasnya.

Antasari belum mau mengungkapkan, apakah ada dari orang-orang yang melakukan pencairan itu, telah mengembalikan uang gratifikasinya ke KPK. “Cek apa yang dikembalikan dan siapa yang mengembalikan?” ujar Antasari.

KPU DAN PPATK PERLU KESEPAHAMAN SOAL DANA PARPOL

JIndonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar membuat nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk mencegah praktik korupsi dana kampanye partai politik (parpol).

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Adnan Topan Husodo di Jakarta, Kamis, mengatakan nota kesepahaman bisa menutup kelemahan dua lembaga itu dalam memeriksa rekening partai politik.

Menurut Adnan, KPU hanya berwenang memeriksa rekening khusus parpol yang digunakan untuk menyimpan dana kampanye.

Padahal, pada praktiknya parpol bisa saja memiliki lebih dari satu rekening. Hal itu diperparah dengan tidak adanya kewajiban bagi parpol untuk menyampaikan laporan keuangan.

“Tidak ada instrumen hukum yang mewajibkan parpol tertib laporan untuk segala bentuk transaksi berupa uang, barang dan jasa yang masuk ke parpol,” kata Adnan. 

KPK TELUSURI LAPORAN PPATK SOAL 400 LEMBAR CEK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelusuri laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai 400 lembar cek perjalanan ke anggota DPR RI terkait dugaan suap seusai pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).

“Dari PPATK itu, tim pengaduan masyarakat telah melakukan pengumpulan data ditambah nanti penelusuran-penelusuran,” kata Ketua KPK, Antasari Azhar, di sela-sela acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan KPK, di Jakarta, Rabu.